.jpg)
MedanEkspress | NTT - Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda TNI I. G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., mendampingi Ketua Tim Komisi I DPR RI Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI bersama Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Laksamana Pertama TNI Irwan Sondang Parluhutan Siagian, M.Tr.Opsla., yang berlangsung di Ruang VIP Cakra Mako Lantamal VII Kupang, Jumat (25/4/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda strategis DPR RI dalam memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap sistem keamanan laut nasional, khususnya di wilayah kerja Lantamal VII yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste. Dalam sambutannya, Pangkoarmada II menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan dan perhatian nyata terhadap tugas-tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
.jpg)
Menurut Laksda TNI I. G. P. Alit Jaya, wilayah kerja Armada II mencakup kawasan yang luas dan menantang, mulai dari Cilacap hingga Pulau Rote, serta dari Miangas hingga Kupang. Ia menekankan pentingnya kunjungan ini sebagai sarana pencerahan dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kesiapsiagaan pasukan TNI AL di lapangan.
Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Ahmad Heryawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Panja Keamanan Laut merupakan respons atas berbagai tantangan nyata yang dihadapi Indonesia, seperti illegal fishing, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan sistem keamanan laut yang responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman maritim.
Dalam rapat tersebut, Danlantamal VII Kupang memaparkan strategi keamanan laut yang diusung, yaitu mewujudkan sistem yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Beberapa fokus utama termasuk pengawasan perairan, pengamanan jalur pelayaran, dan pengawasan batas wilayah laut, guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pembajakan.
Strategi yang diusulkan untuk memperkuat sistem keamanan laut antara lain melalui kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi pengawasan modern seperti radar dan sistem pemantauan laut, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.
Komisi I DPR RI berharap melalui kunjungan kerja ini, mereka dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan kebutuhan pengamanan laut di wilayah Lantamal VII Kupang. Hasil dari kunjungan ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan nasional guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia secara menyeluruh.
Sumber: Dispen Koarmada II
Tidak ada komentar:
Posting Komentar